Archives

Cerita ini bermula dari operasional PT Inti Indorayon Utama, sebuah pabrik pulp dan rayon di Toba Samosir, yang dibangun pada tahun 1986. Sejak pembangunannya hingga memulai produksi pabrik ini selalu sarat dengan masalah, puncaknya pada tahun 1998 pabrik ini diprotes habis oleh masyarakat beserta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat akibat dirasakan bahwa pengoperasian pabrik itu tidak menguntungkan masyarakat. Sejak itu perusahaan berhenti beroperasi selama 5 tahun. Pada tahun 2002 setelah pabrik rayon direlokasi ke Cina serta dilakukan perobahan manajemen dengan bumbu komitmen ‘paradigma baru’, perusahaan ini diberi kesempatan  beroperasi dengan bendera baru PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Di awal pembangunannya PT Inti Indorayon Utama yang saat itu sering disebut Indorayon, berhasil membujuk sejumlah warga agar memberi tanah adat untuk dijadikan area PIR, Perkebunan Inti Rakyat guna penanaman ekaliptus sebagai bahan baku kayu membuat bubur kertas dan serat rayon. Salah satu keberhasilan itu terdapat di Desa Sugapa, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tapanuli Utara (sebelum dimekarkan) seluas 51,36 Ha.

Penyerahan tanah adat ini menurut Indorayon dianggap sudah sesuai prosedur karena Kepala Desa dan Camat Silaen telah menerima uang pago-pago dari Indorayon, namun beberapa warga desa yang merupakan keturunan langsung dari Raja Sidomdom Baringbing, pemilih tanah adat itu, tidak pernah merasa memberikan persetujuan untuk menyerahkan tanah itu.

Pada tahun 1988 sepuluh ina-ina melakukan aksi pencabutan tanaman ekaliptus milik Indorayon sebagai wujud protes,  mereka seperti kesetanan melakukan aksi itu. Tetapi segala perbuatan haruslah pula memiliki konsekwensi, akibat aksi itu, Pengadilan Negeri Tarutung  menjatuhkan vonis 6 bulan penjara bagi 10 ibu-ibu yang merupakan anggota keluarga keturunan langsung dari Raja Sidomdom Baringbing. Hakim menganggap bahwa ke 10 ibu-ibu itu telah terbukti melakukan tindak pidana mencabuti tanaman ekaliptus milik Indorayon.

Merasa diperlakukan tidak adil, ibu-ibu dari Desa Sugapa itu  kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Medan. Dengan bersusah payah serta menghabiskan tenaga dan uang mereka berjuang mempertahankan tanah leluhur. Kerja keras ini hanya berhasil menguan 6 bulan menjadi 3 bulan penjara. rangi masa hukumTidak puas dengan hasil banding, mereka tidak percaya lagi kepada lembaga peradilan lalu ibu-ibu itu mengadu ke Menteri Dalam Negeri, Rudini. Mereka mempertontonkan bohi na marsuhi-suhi ke hadapan Jenderal berbintang empat itu. Wajah mereka memancarkan rasa capek bukan saja karena menempuh perjalanan panjang menaiki bis dari Bona Pasogit, tetapi lebih banyak didera oleh sebuah keinginan dan tanggung jawab sebagai boru Batak untuk mempertahankan haknya atau lebih pas disebut hak dari generasi yang akan mewarisinya.

Rupanya, Rudini empati melihat ibu-ibu yang kecapekan dengan warna kulit  kecoklat-coklatan akibat kerja kerasnya sebagai petani, atau mungkin simpati melihat bohi na marsuhi-suhi dengan sinar mata terkadang menantang. Perjuangan panjang ini happy ending di meja Jenderal Rudini, kelompok ibu Sugapa itu memperoleh kembali tanah adat mereka pada tanggal 11 April 1989.

Itulah kecantikan Boru Batak, kecantikan dari dalam, dari bola mata dan air mukanya berpendar tanggung jawab yang besar, tanggung jawab terhadap hari esok sebagaimana dipertontonkan sepuluh boru Batak dari Sugapa. Mereka mengaktualisasi tanggung jawab  terhadap generasi, tanggung jawab mempertahankan tanah adat yang  akan diwariskan kepada anak-anak yang dilahirkannya, kepada pomparan ni Raja Sidomdom Baringbing.

Seorang warga Amerika keturunan Batak terharu menyikapi cerita itu, “Surprise! if more than 90% Boru Batak like that, world becoming more beautiful ….” Susah saya menerjemahkannya, terlalu panjang. Saya terjemahkan menurut nalar saya saja: 92% Boru Batak itu cantik.

Balige, 18 September 2009

sumber: Partapanuli

Mungkin kita masih bertanya-tanya mengapa IPB sampai segitunya tidak mau mempublikasikan hasil penemuan tentang susu berbakteri. Ini adalah jawaban dari salah seorang dosen IPB yang ikut serta dalam penelitian dan penemuan bakteri sakazaki pada susu formula.

Tekanan dan Gugatan Terhadap IPB: Etika Penelitian, Batas Kewenangan, & Akuntabilitas Publik

Oleh : Arya Hadi Dharmawan

Asslm wr wb dan salam sejahtera,

Para mahasiswa IPB dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, beraktivitas-riset ilmiah itu ada kode etiknya. Siapapun orang sekolahan yang penah menyusun skripsi, pasti paham kode-etik penelitian itu apa. Adalah benar bahwa kita perlu mengedepankan etika-transparansi kepada publik atas apa yang ditemukan. Namun, pada saat yang sama kita juga harus memegang etika kehati-hatian. Sebagai orang yang cerdas, kita harus pandai memperkirakan dampak yang ditimbulkan, bila “demi transparansi” kita semaunya mempublikasikan sesuatu ke publik yang bisa berbuah keresahan dan ditingkahi kekerasan. Bahkan bakar-bakaran, anarkhis, seperti yg sudah kita sering lihat di berita-berita di TV-TV. Kita (ilmuwan dan civitas IPB) bukanlah orang-orang yang gegabah dan hidup bak di jaman jahiliyah yg sesukanya mengumbar wacana tanpa antisipasi jangka panjang. Kita bukan bagian peradaban yg sering dipertontonkan oleh pihak-pihak tertentu yang suka sensasi dan bertindak semaunya bak “pahlawan kesiangan” (silakan saksikan di media TV-TV dan surat kabar) itu. Kita di IPB adalah orang-orang yang tahu menempatkan diri. Kita tahu bilakah saatnya berbicara dan bilakah harus diam.

Jikalau penelitian itu pesanan dari dan untuk pemerintah, maka hasilnya dan publikasinya pun haruslah diserahkan kepada pemerintah bukan kepada publik. Bila riset itu untuk keperluan skripsi, tesis, dan disertasi, maka publikasinya di perpustakaan dan jurnal ilmiah. Bayangkan bila setiap hasil riset skripsi, tesis, disertasi mahasiswa IPB, harus selalu dipublikasikan di koran dan TV, betapa semrawutnya informasi di negeri ini. Dalam hal riset tentang kontaminasi bakteri E. Sakazakii pada sejumlah merk susu bubuk formula yang gempar (atau ”sengaja digemparkan” di awal Februari 2011 di TV-TV nasional itu), maka posisi IPB, menurut saya, sudah benar untuk tidak membuka hasil riset (tentang merk apa saja yang terkontaminasi) tersebut ke publik. Dalam hal ini, etika transparansi dipadukan dengan etika kehati-hatian serta etika konfidensialitas (kerahasiaan dalam riset = bukan berarti selalu berkonotasi negatif), menghasilkan publikasi terbatas kepada pemerintah (dengan harapan pemerintah yang take action selanjutnya). Sampai titik ini etika akuntabilitas ditunaikan oleh IPB. Lalu mengapa IPB terus dihujat? Apakah dengan publikasi terbatas, IPB telah mengabaikan kepentingan publik (ibu-ibu yg memiliki balita pengonsumsi susu formula?). Jawabannya, tidak sama sekali, IPB tetap memegang teguh etika tanggung-jawab publik dengan mengkomunikasikannya bersama pemerintah.

Setahu saya, segera setelah penemuan itu, IPB segera melaporkan temuannya kepada pemerintah, agar pemerintah (otoritas kesehatan masyarakat) menindaklanjuti hasil temuan riset tersebut, demi menyelamatkan publik (pemerintah adalah lembaga yang memegang kewenangan di bidang regulasi kesehatan). Dan pemerintah sigap, sejak 2006 pemerintah melakukan tindakan konstruktif terhadap produsen-produsen susu formula, dan implikasinya sudah tak ada lagi kandungan bakteri tersebut di merk-merk susu formula manapun saat ini.

Lalu, bila di awal tahun 2011 atau 5 tahun kemudian, IPB diminta mengumumkan merk-merk susu formula yg 5 tahun lalu terkontaminasi bakteri itu ke media, maka untuk apa sesungguhnya semua itu?  Bukankah semua sudah menjadi tidak relevan lagi? Ada motif apa dibalik semua tekanan pada IPB itu?). Spekulasi politisasi bakteri pun merebak dengan cepat dan meluas.

Saya tak ingin larut pada isyu “politisasi bakteri” ini. Saya hanya hendak melihat etika penelitian di lembaga akademik dan sains seperti IPB ini dipahami oleh publik dan semua orang termasuk mahasiswanya, agar tidak terjadi excessive expectation. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini, IPB sudah berada di jalur benar, yaitu IPB menganut etika ”tahu menempatkan diri” dimana peran dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan riset-akademis, karenanya IPB tidak “asal umbar bicara kepada publik” tentang riset susu formula tsb. Sekali lagi, IPB bukan layaknya lembaga seperti Badan Reserse Kriminal di lembaga kepolisian – di Bareskrim pun juga ada tata-kramanya untuk menyiarkan sebuah temuan ke publik, yg berwenang menuduh pihak-pihak tertentu. Karenanya IPB tidak bisa mengumumkan apa saja dan begitu saja ke publik, lalu bahkan menghakimi pihak-pihak tertentu semaunya. Tindakan asal publikasi itu “sesat dan menyesatkan”. Civitas IPB juga bukan kumpulan orang seperti yg berada di ”pihak-pihak tertentu” yg semangatnya bak  “pahlawan kesiangan” lalu bertindak sendiri-sendiri di lapangan dengan menghancurkan nama-baik siapa saja, meresahkan masyarakat, mengacaukan suasana, dan main hakim sendiri terhadap produsen dan konsumen susu formula. Harus diingat IPB adalah lembaga pendidikan dan riset, bukan pembuat regulasi di bidang kesehatan. Pun IPB bukan lembaga ”kehakiman” yang bisa menghakimi pihak-pihak tertentu semaunya. Pemerintah pun sebenarnya tidak bersalah. Ia juga telah sigap merespons hasil riset ini. Setahu saya segera setelah IPB menginformasikan kepada pemegang otoritas regulasi kesehatan atas temuannya, pemerintah mem-follow up temuan itu, dan mengingatkan para produsen susu formula untuk membersihkan dan menjamin produknya tak lagi tercemar bakteri mematikan tsb. Hasilnya, sejak 2006, bakteri itu tak lagi ditemukan di produk-produk susu formula yg dijual di pasaran. Proses tuntutan hukumnya di pengadilan saja, yang panjang sehingga baru di awal tahun 2011, isyu tersebut muncul lagi ke permukaan. Hingga titik inilah, saya hendak mengatakan bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi, IPB sangat tahu diri, dimana kewenangannya (sbg pengembang ilmu) dan karenanya, menyerahkan temuannya kepada pemilik kewenangan regulasi dan kebijakan, yaitu pemerintah. Sehingga, bila publik menuntut IPB harus bertindak “seolah-olah” seperti regulator dan pemilik kewenangan kebijakan (terlebih lagi bertindak over-acting seperti pihak-pihak tertentu yg amarah dan bisa semaunya mengkritik sana-sini) via publikasi hasil penelitian ke ruang publik. Jika itu dilakukan, maka itu sama saja masyarakat berharap IPB bertindak anarkhis (terhadap mandat fungsi dan perannya).

Anarkhisme itu setara dengan tindakan para kriminal yang suka bertindak melampaui batas kewenangan kepolisian dan bertindak ala “polisi” di jalanan… sekali lagi kita di IPB bukan orang-orang yang anarkhis itu…jangan paksa IPB berbuat anarkhis di bidang sains dan ilmu pengetahuan… kita kumpulan orang-orang berpikir panjang…. Biarlah setiap institusi berperan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, tidak saling serobot untuk pamer kekuatan. Sebagai catatan, banyak dosen IPB mempunyai riset kritis yang hasil risetnya mengungkap tentang  banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negeri ini (penyimpangan itu bisa di bidang pencemaran lingkungan hidup oleh industri, deforestasi oleh illegal logging, penghancuran laut oleh illegal fishing, praktek pelayanan publik yg buruk dan menyimpang, persaingan usaha tak sehat yang merugikan ekonomi kecil, marjinalisasi petani, konflik-konflik agraria di kawasan konservasi, eksploitasi tambang yang berujung konflik dan penghancuran hutan, dsb). Bahkan para mahasiswa IPB pun dalam skripsi, tesis, dan disertasinya juga banyak mengungkap penyimpangan-penyimpangan dan masalah-masalah menyedihkan di negeri ini. Apakah publik akan menuntut juga, semua hasil riset yg berisi inventarisasi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negeri ini harus diungkap semuanya di koran, TV, majalah, FB, Twiter, milis, dsb demi publik? Jika hal itu (publikasi hasil riset) dilakukan semaunya sesuai selera “pahlawan kesiangan”, maka rusaklah tatanan peradaban akademik di negeri ini. Inilah yang saya sebut, peneltian itu memiliki etika (tata-krama). Kita paham, bilakah kita harus menyampaikannya kepada publik, pemerintah, atau pihak otoritas lain yang pas. Karenanya, sekali lagi publik perlu paham posisi etis ini. Bila publik dan parpol (yg wakilnya duduk di Senayan) terus menekan IPB utk berbuat “melampaui batas”, maka sebenarnya mereka telah berlebihan terhadap IPB… Jangan sampai kita berkesimpulan bahwa: pantaslah negara ini tidak pernah beres, karena negeri ini diisi oleh dan dipimpin orang-orang yang melampaui batas atau minimal merestui orang lain utk melampaui batas. Padahal mereka yg suka melampaui batas itu sesungguhnya dibenci oleh Allah SWT…

NB: saya tidak mengenal secara pribadi tim peneliti susu formula di IPB ini, tetapi sebagai sesama dosen-peneliti di IPB yang malang-melintang di dunia riset ilmiah, saya bisa menduga beratnya tekanan psikologis yang dihadapi oleh tim peneliti tersebut dengan pemberitaan berlebihan ini.

Salam,

Arya Hadi Dharmawan

Bogor 20.02.2011

Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, saat ini terdapat 19 Gunung Api yang statusnya waspada dari 68 Gunung Api di Indonesia.

Berikut daftar gunung api yang berstatus waspada:

1. Gunung Selawah Agam

2. Sinabung

3. Talang

4. Kerinci

5. Kabah

6. Anak Krakatau

7. Papandayan

8. Slamet

9. Bromo

10.Semeru

11. Batur

12. Anak Rinjani

13. Rokatenda

13. Egon

14. Soputan

15. Lokon

16. Gamalama

17. Dukunu

18. Karang etang

19. Ibu

sumber: yahoo.com

MADRID, Setelah miliaran tahun, Matahari akhirnya punya pemilik. Seorang perempuan Spanyol, Angeles Duran (49), Jumat (26/11/2010), mengatakan, ia telah mendaftarkan kepemilikannya atas Matahari di notaris setempat.

Duran mengatakan kepada harian El Mundo, edisi online, ia melakukan tindakan tersebut pada September lalu setelah ia membaca tentang seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti.

Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang mana pun, tetapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan, kata Angeles Duran. “Tak ada penghalang, saya mendukung klaim saya secara hukum, saya tidak bodoh, saya tahu hukum. Saya melakukan itu, tetapi orang lain juga dapat melakukannya, itu cuma berlaku buat saya sebagai yang pertama.”

Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan, Angeles Duran sebagai “pemilik Matahari, satu bintang jenis G2, yang berada di pusat sistem tata surya, dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149.600.000 kilometer.

Angeles Duran, yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino, mengatakan, ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada Pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu. “Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, mengapa kita tak melakukannya?” katanya.

Sumber: kompas.com

Pekan Ilmilah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXIII telah berakhir. Ada Perguruan Tinggi yang menyabet banyak medali ada juga yang belum bisa memperoleh medali. Namun, itu semua tidaklah menjadi hambatan bagi peserta dan penonton yang hadir pada penutupan tidak bersemangat, ini terlihat dari sorak-sorai para mahasiswa yang selalu mendengungkan yel-yel kampus mereka.

Acara ditutup dengan diumumkannya Juara Umum PIMAS XXIII tahun 2010. Berikut adalah peraih 5 besar perolehan medali PIMNAS 2010:
Peringkat I, UGM Yogyakarta, sekaligus sebagi Juara Umum

Perolehan medali : Presentasi 5 emas, 1 perak dan 4 perunggu;

Poster : 4 emas, 3 perah dan 2 perunggu.

Peringkat II, ITS Surabaya

Perolehan Medali : Presentasi : 3 Emas, 2 Perak dan 2 perunggu;

Poster : 0 Emas, 1 Perak dan 2 Perunggu

Peringkat III, Universitas Negeri Yogyakarta

Perolehan medali : Presentasi : 2 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu;

Poster : : 2 Emas, 0 perak dan 1 Perunggu

Peringkat IV, IPB Bogor

Perolehan Medali : Presentasi 2 Emas, 4 Perak, 3 Perunggu;

Poster : 1 Emas, 1 Perak dan 1 Perunggu

Peringkat V, ITB Bandung

Perolehan Medali: Presentasi 2 Emas, 1 Perak dan 0 perunggu;

Poster : 0 Emas, 0 perah dan 1 perunggu.

Bobot penilaian untuk presntasi 80% dan untuk poster 20%, perhitungan tahap pertama
adalah jumlah perolehan emas terlebih dulu dengan bobot 3, selanjutnya perak dengan bobot 2 dan perunggu dengan bobot 1.

Sampai jumpa pada PIMNAS XXIV 2011 yang direncanakan akan diadakan di : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau Universitas Hasanuddin atau Universitas Borneo

(catatan: tempat pasti belum ditentukan)

Sumber: Milist FORCES IPB

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia. IPB membawa nama pertanian yang jarang dipakai oleh Perguruan Tinggi lain bahkan mungkin tidak ada Perguruan Tinggi Negeri lain di Indonesia yang memakai nama Pertanian.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang menyandang predikat “World Class University” dan dengan motto “mencari dan memberi yang terbaik”, IPB membekali para generasi muda bangsa ini dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, jangan berpikiran sempit kalau IPB itu hanya menyediakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pertanian saja! IPB menyediakan juga berbagai jurusan diluar jurusan-jurusan yang berbau pertanian. Untuk lebih jelasnya berikut adalah jurusan-jurusan yang ada di IPB sampai saat ini:

Program Diploma  (3 Tahun)

  1. Komunikasi
  2. Ekowisata
  3. Manajemen Informatika
  4. Teknik Komputer
  5. Supervisor Jaminan Mutu Pangan
  6. Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
  7. Teknologi Industri Benih
  8. Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya
  9. Teknologi dan Manajemen Ternak
  10. Manajemen Agribisnis
  11. Perencanaan dan Pengendalian Produksi Manufaktur/Jasa
  12. Analisis Kimia
  13. Teknik dan Manajemen Lingkungan
  14. Akuntansi
  15. Perkebunan Kelapa Sawit *
  16. Teknologi Produksi & Pengembangan Masyarakat Pertanian *

*Untuk jurusan nomor 15 dan 16, ini merupakan jurusan jalur beasiswa.

Perkebunan Kelapa Sawit merupakan beasiswa dari Perusahaan Kelapa Sawit Sinarmas.

Teknologi Produksi & Pengembangan Masyarakat Pertanian merupakan beasiswa Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Jawa Barat bagi para siswa yang berdomisili di Jawa Barat.

Program Sarjana

  1. Fakultas Pertanian
    1. Agronomi dan Hortikultura
    2. Arsitektur Lanskap
    3. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
    4. Proteksi Tanaman
  2. Fakultas Kehutanan
    1. Hasil Hutan
    2. Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
    3. Manajemen Hutan
    4. Silvikultur
  3. Fakultas Peternakan
    1. Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
    2. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
  4. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
    1. Budidaya Perairan
    2. Ilmu dan Teknologi Kelautan
    3. Manajemen Sumberdaya Perairan
    4. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
    5. Teknologi Hasil Perairan
  5. Fakultas Kedokteran Hewan
    1. Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi
    2. Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    3. Klinik, Reproduksi, dan Patologi
  6. Fakultas Teknologi Pertanian
    1. Ilmu dan Teknologi Pangan
    2. Teknik Mesin dan Biosains
    3. Teknologi Industri Pertanian
    4. Teknik Sipil dan Lingkungan
  7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    1. Biokimia
    2. Kimia
    3. Fisika
    4. Geofisika dan Meteorologi
    5. Ilmu Komputer
    6. Biologi
    7. Matematika
    8. Statistika
  8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen
    1. Ilmu Ekonomi
    2. Manajemen
    3. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
    4. Agribisnis
  9. Fakultas Ekologi Manusia
    1. Gizi Masyarakat
    2. lmu Keluarga dan Konsumen
    3. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Setiap bahasa yang ada di dunia ini pasti memiliki kata ganti orang. Bahasa Batak yang menjadi salah satu bahasa budaya yang ada di dunia memiliki cukup banyak kata ganti untuk orang. Kata ganti ini lebih dikenal dalam Bahasa Batak dengan sebutan “Tutur” atau “Partuturan

Berikut ini saya sajikan beberapa tutur yang ada di dalam adat Batak:
1. Ahu > Au = aku, saya
2. Anak = anak laki-laki
3. Amang > damang > damang parsinuan =ayah, bapak.
4. Amang, sapaan umum menghormati kaum laki-laki.
5. Amanta > amanta raja, sering digunakan dalam sebuah acara pertemuan.
6. Amang Uda, adik laki-laki dari ayah kita.
7. Amang Uda, suami dari adik ibu kita.
8. Amang Tua, abang dari ayah kita.
9. Amang Tua, suami dari kakak ibu kita sendiri.
10. Amang Uda/Amang Tua, suami dari pariban ayah kita.
11. Angkang = Abang,  Angkangdoli, abang yang sudah kawin.
12. Angkang Boru, isteri abang. Kakak yang boru tulang kita.
13. Anggi, adik (lk), adik (pr) boru tulang
14. Anggi Doli, suami dari Anggi Boru. Adik (lk) sudah kawin.
15. Anggi Boru, isteri adik kita yang laki-laki.
16. Amangboru, saudara perempuan ayah kita.
17. Amangtua/inangtua (mangulaki), ompung ayah kita.
18. Ama Naposo, anak (lk) abang/adik dari hula-hula kita.
19. Angkangboru (mangulaki), namboru ayah dari seorang perempuan.
20. Ampara, penyapa awal sealur marga, marhaha-maranggi, sapaan untuk saudara semarga (lk).
21. Ale-ale, teman akrab, bisa saja berbeda marga.
22. Bao, amangbao, suami dari eda seorang ibu.
23. Bao, inangbao, isteri dari tunggane kita (abang/adik isteri).
24. Bere, semua anak (lk + prp) dari para saudara perempuan kita.
25. Bere, semua kakak/adik dari menantu laki-laki kita.
26. Boru, semua pihak keluarga menantu lk kita / amangboru.
27. Boru, anak kandung kita (prp) bersama suaminya.
28. Borutubu, semua menantu (lk) / isteri dari satu ompung.
29. Boru Nagojong, borunamatua, keturunan namboru kakek.
30. Boru diampuan, keturunan dari namboru ayah.
31. Bonatulang, tulang dari ayah kita.
32. Bona niari, tulang dari kakek kita.
33. Bonaniari binsar, tulang dari ayah kakek kita.
34. Damang = ayah = bapak
35. Damang, sebutan kasih sayang dari anak kepada ayah mereka.
36. Damang, digunakan juga oleh ibu kepada anaknya sendiri.
37. Dainang, sebutan kasih sayang anak kepada ibu mereka.
38. Dainang, digunakan uga oleh ayah kepada anak perempuannya.
39. Daompung, baoa+boru, kakek atau nenek kita.
40. Datulang, sebutan hormat khusus kepada tulang.
41. Dahahang (baoa+boru), abang kita atau isterinya.
42. Dongan saboltok, dongan sabutuha (sebutan lokal).
43. Dongantubu, abang adik, serupa marga.
44. Dongan sahuta, kekerabatan akrab karena tinggal dalam satu huta.
45. Dongansapadan, dianggap semarga karena diikat oleh padan/janji.
46. Eda, kakak atau adik ipar antar perempuan.
47. eda, sapa awal antara sesama wanita.
48. Hahadoli, sebutan seorang isteri terhadap abang (kandung) suaminya.
49. Haha doli, abang dari urutan struktur, dapat juga tidak semarga lagi.
50. Haha = abang. No. 48 & 49, berbeda sekali artinya.
51. Hahaboru, isteri abang kita, yang dihormati.
52. Haha Ni Hela, abang dari mantu kita.
53. Haha Ni Uhum, paling tua dalam silsilah sekelompok.
54. Hula-hula, keluarga abang/adik dari isteri kita.
55. Hela, menantu (lk) kita sendiri.
56. Hela, juga terhadap suami anak abang/anak adik kita.
57. Hami, sebutan kita terhadap pihak sebelah kita sendiri.
58. Hamu, sebutan atas pihak lawan bicara.
59. Hita, menunjuk kelompok kita sendiri.
60. Halak, menunjuk kepada kelompok orang lain.
61. Ho, kau, terhadap satu orang tertentu, tutur bawah kita.
62. Halak i, dihormati karena pantangan, terhadap bao, parumaen.
63. Ibebere, keluarga dari suami bere kita yang perempuan.
64. Ito, iboto, kakak atau adik perempuan kita, serupa marga.
65. Ito, tutur sapa awal dari lk terhadap prp atau sebaliknya.
66. Ito, panggilan kita kepada anak gadis dari namboru.
67. Iba, = ahu, saya.
68. Ibana, dia, penunjuk kepada seseorang yang sebaya kita.
69. Inang=dainang, ibu. Juga sebutan kasih kepada puteri kita.
70. Inang(simatua)=ibu mertua.
71. Inangbao, isteri dari hula-hula atau tunggane kita.
72. Inanta, sebutan penghormatan bagi wanita, sudah kawin.
73. Inanta soripada, kaum ibu yang lebih dihormati dalam acara.
74. Inanguda, isteri dari adik ayah. Ada juga inanguda marpariban.
75. Inangtua, isteri dari abang ayah. Juga inangtua marpariban.
76. Inangbaju, semua adik prp dari ibu kita, belum kawin.
77. Inangnaposo, isteri dari paraman/amangnaposo kita.
78. Indik-indik, cucu dari cucu prp kita. Sudah amat jarang ada.
79. Jolma, jolmana, = isterinya. Jolmangku = isteriku.
80. Lae, tutur sapa anak laki-laki tulang dengan kita (lk).
81. Lae, tutur sapa awal perkenalan antara dua laki-laki.
82. Lae, suami dari kakak atau adik kita sendiri (lk)
83. Lae, anak laki-laki dari namboru kita (lk)
84. Maen, anak-gadis dari hula-hula kita.
85. Marsada inangboru, abang adik karena ibu kita kakak-adik.
86. Namboru, kakak atau adik ayah kita. Sudah kawin atau belum.
87. Nantulang, isteri dari tulang kita.
88. Nasida, penunjuk seseorang yang dihormati. Atau = mereka.
89. Nasida, halk-nasida, amat dihormati karena berpantangan.
90. Natoras, orangtua kandung. Angkola = natobang.
91. Natua-tua, orangtua yang dihormati. Misalnya: amanta natua-tua i.
92. Nini, anak dari cucu laki-laki.
93. Nono, anak dari cucu perempuan kita
94. Ondok-ondok, cucu dari cucu laki-laki kita. Sudah jarang.
95. Ompung, ompungdoli, ompung suhut, ayah dari bapak kita.
96. Ompungbao, daompung, orangtua dari ibu kandung kita.
97. Ompungboru, ibu dari ayah kita.
98. Pahompu, cucu. anak – anak dari semua anak kita.
99. Pinaribot, sebutan penghormatan kepada wanita dalam acara.
100.Paramaan, anak (lk) dari hula-hula kita.
101.Parboruon, semua kelompok namboru atau menantu (lk) kita.
102.Pargellengon -idem- tetapi lebih meluas.
103.Parrajaon, semua kelompok dari hula-hula dan tulang kita.
104.Pariban, abang-adik karena isteri juga kakak-beradik.
105.Pariban, semua anak prp dari pihak tulang kita.
106. Pariban, anak perempuan yang sudah kawin, dari pariban mertua perempuan.
107. Parumaen = mantu prp. isteri anak kita.
108. Pamarai, abang atau adik dari suhut utama, orang kedua.
109. Rorobot, tulangrorobot, tulang isteri (bukan narobot).
110.Sinonduk = suami. Parsonduk bolon = isteri, pardijabu.
111.Simatua doli dan simatua boru = mertua lk dan prp.
112.Simolohon = simandokhon = iboto, kakak atau adik lk.
113.Suhut, pemilik hajatan. Paidua ni suhut, orang kedua.
114.Tulang, abang atau adik dari ibu kita.
115.Tulang/nantulang, mertua dari adik kita yang laki-laki.
116.Tulang naposo = paraman yang sudah kawin.
117.Tulang Ni Hela, tulang dari pengantin laki-laki.
118.Tulang/nantulang mangulaki, panggilan cucu kepada mertua.
119.Tunggane, semua abang dan adik (lk) dari isteri kita.
120.Tunggane, semua anak laki-laki dari tulang kita.
121.Tunggane doli, amang siadopan, amanta jabunami = suami
122.Tunggane bour, inang siadopan, pardijabunami, = isteri.
123.Tunggane huta, raja dalam sebuah huta, kelompok pendiri huta.
124.Tuan doli = suami.
125.Tuan boru = isteri.
Bogor, 5 Juli 2010
Adapted from: nadver dan Learning Forum

Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil menyabet juara dalam  lima kategori yang dilombakan Kementrian Pendidikan Nasional. Lima kategori tersebut antara lain : (1) juara II dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2010, drh.Rizal M.Damanik, M.Rep.Sc, Ph.D; (2) juara III ketua program studi berprestasi tingkat nasional tahun 2010, Dr.Ir.Dadang,M.Sc; (3)  juara I tenaga administrasi akademik berprestasi tingkat nasional tahun 2010; (4) juara I pengelola keuangan berprestasi tingkat nasional tahun 2010, Fery Swandayana,A.Md; dan (5) juara II laboran berprestasi tingkat nasional tahun 2010, Rini Purnawati, B.Sc, S.TP, M.Si. Di kategori arsiparis IPB  mendapatkan juara harapan II arsiparis berprestasi tingkat nasional atas nama Satriyadi.  Sementara dalam kategori pustawakan IPB mengirimkan Ir.Rita Komalasari.  Pustakawan IPB ini belum berhasil menyabet juara tingkat nasional.

“Proses seleksi telah lakukan di tingkat IPB sejak  bulan Maret. Kami menyeleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan masing-masing kategori,” ungkap Direktur Sumber Daya Manusia, Erlin Trisulianti, S.TP, M.Si. Masing-masing unit kerja di IPB mengirimkan satu orang perwakilannya, selanjutnya dilakukan seleksi meliputi portofolio,tes psikologi dan wawancara.
Khusus, untuk proses seleksi   dosen berprestasi lebih ketat lagi. Seorang dosen dinilai  dari  karya prestasinya di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.”Berbeda dengan konsep pemilihan dosen teladan, dosen berprestasi harus benar-benar berprestasi dibidang penelitian. Dosen tersebut harus mempunyai prestasi publikasi karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional,” papar Erlin,M.Si.
Lomba pemilihan pegawai berprestasi di setiap kategori merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas prestasi kinerja yang dilakukan selama ini. Menurut Erlin, M.Si hal terpenting dari proses seleksi ini adalah adanya sharing knowledge yang terjadi diantara 30 peserta khususnya pegawai tenaga kependidikan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Setiap tenaga kependidikan mempunyai ide kreatif dalam meningkatkan layanan mutu akademik dan administrasi di masing-m
asing tempatnya bekerja. “Bayangkan jika setiap orang mempunyai ide kreatif untuk membenahi mutu pelayanannya, maka mereka akan memperoleh 30  cara  kreatif yang dapat diimplementasikan di setiap perguruan tinggi sekembalinya mereka nanti,” tandas yang juga salah satu dewan juri dalam seleksi kategori tenaga kependidikan berprestasi.

Meski tidak dilombakan di tingkat nasional, IPB menambah dua kategori pemilihan pegawai berprestasi untuk kategori Unit Keamanan Kampus (UKK) atau satpam, dan administrasi umum. Di tingkat IPB, juara I satpam dan juara I administrasi umum ialah Indra Gunawan  dan Erma Rahmawati, SE. “ Di masa yang akan datang kami berencana menambah satu kategori lagi yakni kehumasan,” kata Erlin, M.Si.

SEBUAH usulan yang disebut dengan dana aspirasi berupa dana sebesar Rp15 miliar yang dibagikan untuk setiap anggota Dewan (setiap daerah pemilihan) setiap tahun memperjelas ada motif legalisasi politik uang.

Keuntungan politik yang diperoleh melalui proses politik minus proses teknokrasi dibingkai melalui alokasi anggaran negara. Walaupun secara humanis, usulan yang digagas oleh fraksi Golkar tersebut ditujukan untuk pemerataan pembangunan di daerah. Logika politik elite Senayan yang tak dapat dibantah adalah pemenangan (kembali) pada pemilu mendatang sehingga jika memang usulan dana aspirasi tersebut ditujukan untuk rakyat di daerah, selalu ada political benefit logic yang menyertainya.

Akhirnya distribusi sumber-sumber kapital yang selama ini menjadi sebuah hidden allocation bagi partai politik berusaha dilegalkan melalui mekanisme dana aspirasi yang digagas tersebut.

Namun, usulan dana aspirasi dalam banyak sisi mempunyai kepincangan terutama ketika muncul pertanyaan bagaimana mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan implementasi dana tersebut? Usulan yang tanpa dibarengi dengan seperangkat supporting order untuk menjawab pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa usulan dana aspirasi merupakan perwujudan dari apa yang disebut pork barrel politics. Konsep ini adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau elite politik untuk membangun dukungan politik dari masyarakat luas dengan merilis program-program kebijakan yang langsung dibiayai dari anggaran negara atau APBN.

Sedangkan dalam relasi partai politik dan kebijakan publik, seorang pemimpin negara ataupun pembantunya adalah bentuk dari penetrasi (meminjam istilah Poguntke, 2003) dari partai politik. Dengan kata lain, hal inilah manifestasi dari salah satu dari tiga wajah partai politik yang bernama party in the center office(Katz dan Mair,1992).Praktik pork barrel politicsdengan kata lain adalah sebuah strategi pemerintah – partai (atau koalisi) yang berkuasa – untuk mendapatkan simpati rakyat (khususnya) sebagai strategi prakondisi dalam menghadapi pemilihan umum.

Dari sini kita menemukan konklusi kasar bahwa usulan tersebut lebih merupakan motif politik yang berorientasi pemenangan pemilu daripada motif teknokratis yang berorientasi problem solver (pemerataan pembangunan- kesejahteraan).

Di sisi lain jika usulan dana aspirasi tersebut mengadopsi apa yang disebut earmark di Kongres Amerika, hal tersebut menjadi sebuah kelatahan politik uang. Karena earmark di Amerika adalah seperangkat usulan yang disertai dengan mekanisme implementasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.Ketidakjelasan dari mekanisme dana aspirasi inilah yang kemudian menjadi blunder baru dalam relasi representatif, eksekutif, dan konstituen.Konstituen atau rakyat di daerah merasa belum ada pemerataan pembangunan, kelembagaan negara yang diformat secara sesentralistis.

Selain itu, lack of capacity di tubuh DPR sebagai legislatif juga telah memunculkan usulan tersebut yang terkesan sporadis tanpa prakondisi politik – karena banyak ditentang oleh fraksifraksi di DPR dan tanpa supporting order sehingga usulan tersebut menjadi utuh. Bagaimanapun usulan dana aspirasi tersebut secara itikad adalah baik jika memang mendasarkan pada logika teknokrasi untuk menyelesaikan problem rakyat (di daerah).

Namun, sepertinya kita perlu untuk memikirkan kembali mekanisme pembangunan daerah melalui proses dan jalur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari ineffective budgeting akibat ketidakjelasan sistem dan aktor, apalagi potensi munculnya celah-celah korupsi.


Mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM

Sampai sekarang konsep pembangunan negara kita masih memusatkan pembangunan perkotaan. Hampir lebih dari separoh anggaran APBN dan APBD itu diproyeksikan untuk perkotaan. Di perguruan tinggi mata kuliah Jurusan Teknik Planologi diarahkan untuk membangun kota modern dengan gaya metropolitan. Mengingat persebaran penduduk yang lebih dominan di kota memang bisa kita maklumi.

Hanya saja ada satu hal yang kita lupakan dan juga dilupakan oleh pemerintah tentang masalah urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selama ini mencegah urbanisasi pemerintah terpaku pada pendekatan himbauan. Pemerintah menghimbau supaya masyarakat jangan melakukan eksodus besar-besaran. Bahkan Gubernur DKI selalu menghimbau warganya yang mudik untuk jangan membawa keluarga lagi karena Jakarta sudah melebihi kapasitas. Memang himbauan ini sangat masuk akal. Masalahnya di tengah krisis ekonomi sekarang ini, daya tarik kota selalu menjanjikan dibandingkan dengan desa. Akibatnya, kota penuh dengan penduduk pencari kerja.

Dapat kita bayangkan tidak semua penduduk itu diakomodir untuk bisa bekerja di perkotaan. Muncullah efeksistemik dari urbanisasi ini. Para gelandangan dan pengemis (gepeng) bermunculan. Sampai-sampai muncul wacana membuat Perda anti gepeng oleh Pemko Medan tahun 2008 yang lalu. Satpol PP pun selalu ribut dibuat oleh para pengemis dan tukang jualan yang menjadikan ruas jalan berjualan. Akibat semua ini muncullah slump area (daerah kumuh) di semua kawasan perkotaan.

Bagaimana mengatasi ini? Penulis menawarkan konsep atau solusi dengan dua kalimat. Memberdayakan desa, mempercantik kota. Apabila desa dibangun sedemikian rupa dengan berbagai fasilitas yang bisa membuka lapangan kerja, maka urbanisasi besar-besaran bisa dicegah. Efek dari pembangunan desa ini kota tidak lagi menerima eksodus penduduk besar-besaran dan lebih gampang dalam pensejahteraan penduduk. Artinya, sinergi dalam membangun desa dan kota sangat perlu karena ada saling keterkaitan. Membangun desa, juga bisa mempercantik kota dengan tidak hadirnya lagi jubelan penduduk yang bertarung mempertahankan hidup. Maka pekerja kasar, gelandangan dan lain sebagainya bisa dieliminir.

Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang kontributif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesalingpercayaan antara masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain.

Dengan kata lain semangat yang terkandung dalam otonomi daerah, secara prosedural maupun substansial adalah pengukuhan kembali kedaulatan rakyat (demokratisasi) setelah sekian lama terkubur akibat menguatnya cengkeraman negara. Substansi lainnya adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (good governance) di tingkat lokal pada khususnya dan tingkat nasional pada umumnya. Menyangkut persepsi otonomi daerah, Bung Hatta dalam pidatonya pernah menekankan otonomi daerah sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Namun menurut Bung Hatta, kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar yang ditetapkan GBHN (Majalah Khang Po, 1946). Di sinilah maknanya bahwa otonomi daerah harus dilihat sebagai perwujudan hak dan kewajiban bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri dan terbuka sebagai manifestasi peran serta masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Menurut Koswara (1997), otonomi daerah secara konsepsional harus tidak membebani masyarakat, tetapi justru memberikan motivasi, memberdayakan dan membangkitkan prakarsa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sehingga otonomi menumbuhkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Harus diakui selama lebih kurang lima tahun pelaksanaan otonomi daerah, pelembagaan demokrasi mengalami kemajuan cukup berarti. Interaksi pemerintah kabupaten/kota pada era Orde Baru hampir-hampir sepi perdebatan-perdebatan namun sejak diberlakukan UU No. 22/1999, interaksi tersebut menjadi semakin dinamis. Gedung-gedung dewan tempat wakil rakyat sehari-hari bekerja, kini juga semakin semarak dan inklusif. Tetapi bukan berarti tidak ada hal-hal yang patut untuk terus dikritisi. Meskipun dalam lima tahun belakangan ini pemerintah di tingkat kabupaten/kota sudah mencoba untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, tapi toh pada praktiknya yang terjadi kemudian adalah eksploitasi ekonomi politik yang dilakukan negara kepada masyarakat. Sehingga dalam kerangka ini alih-alih tampil sebagai solusi, otonomi daerah justru menjadi beban baru bagi masyarakat di tingkat lokal.

Atas nama otonomi, pemerintah secara semena-mena menaikkan pungutan pajak. Atas nama otonomi pemerintah lantas menaikkan pungutan pelayanan publik, atas nama otonomi daerah pemerintah lokal (kab/kota desa) menjual sumber-sumber kekayaan alam kepada investor tanpa pernah mengikutsertakan masyarakat. Pendek kata, atas nama otonomi daerah pemerintah daerah seolah sah dan dapat melakukan apa saja, tanpa memedulikan beban ekonomi-politik yang nantinya harus ditanggung masyarakat. Kurun waktu lebih kurang lima tahun ini pula dapat disaksikan otonomi daerah sedang mengalami pemerosotan makna. Otonomi daerah yang diharapkan akan membawa negara menjadi semakin dekat dengan masyarakat pada akhirnya hanya menjadi slogan politik yang mengooptasi masyarakat, seperti halnya revolusi, pembangunan, globalisasi dan reformasi. Slogan politik pada akhirnya terbukti hanya sebagai jargon dan menjadi politik legitimasi pemerintah yang berkuasa.

Jika kita sepakat bahwa desentralisasi dan otonomi adalah salah satu instrumen tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di masa yang akan datang harus berorientasi sekaligus sebagai bagian dari demokratisasi. Sehingga penting untuk dipahami bahwa otonomi daerah bukan semata-mata otonomi di tingkat pemerintahan, otonomi daerah adalah titik tolak untuk membangun otonomi yang berbasis pada masyarakat lokal dengan segala potensinya. karena, secara konseptual desentralisasi adalah milik masyarakat daerah, bukan milik aparat pemerintah semata. Tugas utama pemerintahan daerah adalah memfasilitasi tumbuhnya ide-ide kreatif, inovatif dari masyarakat tersebut.

Sayangnya untuk konteks Indonesia, otonomi daerah hanya diperlakukan sebagai intergovernmental relations ketimbang relasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini pada kenyataannya berakibat terabaikannya kepentingan-kepentingan yang muncul dari arus bawah masyarakat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah belum cukup memberikan jaminan kuatnya posisi tawar rakyat ketika berhadapan dengan negara. Belum ada jaminan yang cukup berarti tentang terpenuhinya hak-hak rakyat, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, dan tidak adanya regulasi yang mengatur hubungan antarelemen yang ada di masyarakat. Padahal ketiga hal ini merupakan pilar untuk mengembalikan demokratisasi kepada masyarakat.

Inilah yang kemudian yang menjadi tantangan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah ke depan. Jika implementasi otonomi daerah tidak berorientasi pada demokratisasi dan tidak berbasis pada masyarakat, akan sangat mungkin otonomi daerah justru akan dan menjerumuskan ke dalam perangkat elit politik di tingkat lokal.

Pemberdayaan desa

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Meskipun penegasan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan partisipatif (participatory) yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sering dikumandangkan semenjak masa pemerintahan Orde Baru, tetapi kenyataannya anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi partisipan aktif pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat yang dikehendaki meliputi participatory continuum, dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik, dari mulai imajinasi, formulasi perencanaan sampai ke implementasinya. Partisipasi masyarakat harus partisipasi sebenarnya, yakni partisipasi yang didasarkan atas kesadaran dan pengertian terhadap kegiatan bersama yang dilakukannya.

Selain itu sering terjadi pula pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan. Kegagalan usaha tersebut disebabkan pendekatan dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan di daerah yang tidak memperhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan dari atas ke bawah (top down planning), karena pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek). Mengingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru (blue print), perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumber daya yang sudah ada di desa tersebut dan lingkungannya. UU No.22/1999 (tentang pemerintahan daerah) yang direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Kepmendagri No. 64/1999 (tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa) telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat serta pemerintahan di desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. UU No. 22/1999 mengembalikan desa secara filosofis dan yuridis kepada statusnya sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi asli. Disebut otonomi asli karena otonomi desa bukanlah pemerintah sehingga pemerintah harus menghormati keistimewaan asli tersebut.

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program–program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, tidak akan menjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal. Untuk melakukan otonomi desa, segenap potensi desa baik berupa potensi kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu tahap awal, potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi tersebut saling berkaitan dan bergantung.

Untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia, diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta/berpartisipasi. Selain itu, dalam proses menuju desa yang otonom, pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.

Potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa, karena pada dasarnya berbeda. Perbedaan kontekstual meliputi keadaan fisik alamiah maupun sosial-budaya masyarakat setempat. Hal itu di antaranya menyangkut kehidupan ekonomi, tingkat pendidikan, agama, tradisi, kebiasaan, dan norma-norma sosial lainnya. Faktor tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, dan sebaliknya cara pemerintah dalam memberikan perlakukan kepada masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat harus diartikan pula sebagai penghargaan terhadap adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang ada diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya (adat-istiadat termasuk di dalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa agar tumbuh dari masyarakat desa sendiri (grassroot). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sangat menentukan untuk menuju pemerintahan desa yang otonom menuju pembangunan masyarakat yang otonom untuk menentukan nasibnya sendiri.

Penulis adalah : Guru Besar FE. UNPAB Medan
Pascasarjana UNIMED
Pascasarjana MM UHN
MM UDA
Pascasarjana USI Pematangsiantar